TRANSFORMASI NILAI-NILAI DEMOKRASI DALAM LEMBAGA DAN MASYARAKAT

A. Urgensi nilai-nilai demokrasi
Terbukanya gerbang era reformasi pada akhir 90-an, mengobarkan semangat demokrasi yang semakin kuat di Indonesia. Nilai-nilai demokrasi yang dulu sempat lama terbendung di era orde baru kini menjadi agenda utama pemerintahan reformasi. Oleh karena itu dibutuhkan program-program guna mensosialisasikan dan mentransformasikan nilai-nilai tersebut.
Sekian lama agenda sosialisasi-transformasi niai-niali demokrasi dilaksanakan oleh pemerintah ternyata belum menunjukkan hasil yang menggembirakan, Selama ini agenda pemerintah yang masuk dalam kategori paliing sukses baru menyentuh pada aspek politik. Terealisasinya Pemilu langsung oleh rakyat dari tingkat presiden sampai tingkat kecamatan biasa menjadi bukti nyata suksesnya agenda tersebut. Akan tetapi dilain sisi masih banyak terjadi peristiwa atau fenomena yang menyimpang bahkan sama sekali tidak demokratis. Masih banyak sekali terjadi demonstrasi yang berujung kerusuhan atau kebebasan pers yang berujung pada pertikaian dan saling membuka aib.
Banyak pihak yang berpendapat bahwa persitiwa dan fenomena tersebut adalah akibat dari kurangnya serta minimnya pengetahuan masyarakat terhadap urgensi nilai-nilai demokrasi yang sesungguhnya. Diantara urgensi nilai-nilai demokrasi tersebut adalah (1) kebebasan untuk berpendapat, (2) kebebasan utnutk membuat kelompok, (3) kebebasan untuk berpartisipasi, (4) kesetaraan antar warga, (5) saling percaya, (6) kerjasama. Akan tetapi mengingat kenyataan bahwa masyarakat Indonesia memiliki rasio heteregonitas yang tinggi segala bentuk kebebasan tersebut haruslah dibarengi dengan batasan-batasan untuk saling menghormati. Hal yang paling urgensi seperti inilah yang seharusnya menjadi agenda utama pemerintah saat ini guna meminimalisir kesalahfahaman dalam memahami nilai-nilai demokrasi yang seringkali mengakibatkan hal-hal destruktif terhadap masyarakat.

B. Lembaga dan Masyrakat sebagai penggerak demokrasi
Demokrasi yang diharapkan bisa dirasakan oleh keseluruhan masyarakat Indonesia saat ini belum bisa terwujud. Selama ini persepsi yang muncul demokrasi lebih diidentikkan kepada hal-hal bersifat politis. Sehingga yang terjadi isu-isu demokratis tersebut lebih berkembang pesat di kalangan partai politik. Dalam berdemokrasi belum bisa memyentuh kepada lembaga atau masyarakat yang notabene berskala kecil.
Saat ini lembaga dan masyarakat belum bisa menerapkan pendekatan demokrasi dalam berorganisasi atau bermasyarakat. Mereka masih memakai atau lebih suka menerapkan pendekatan adat daan budaya masing-masing, karena dianggap sudah menjadi kebiasaan dan lebih familiar. Akan tetapi mereka tidak sadar bahwa pendekatan-pendekatan adat dan budaya masing-asing tersebut tidak bisa dipakai jika dihadapkan dengan adat dan budaya yang lain. Seringkali timbul tindakan-tindakan destruktif yang dilatarbelakangi oleh adat dan budaya. Misal jika timbul permasalahan public di Yogyakarta, maka akan sangat tidak mungkin bila dalam menyelesaikannnya menggunakan pendekatan adat atau budaya Batak, begitu juga sebaliknya. Oleh karena itu dengan mengingat Indonesia memiliki rasio heterogenitas masyarakat yang sangat tinggi, maka demokrasi yang yang menjadi asas negara saat ini diharapkan bisa memancarkan nilai-nilai demokratisnya agar lebih universal dan dapat menjadi solusi terhadap peristiwa-peristiwa yang terjadi akibat perbedaan-perbedaan yang ada tersebut. Setidaknya menurut Dahl (2001) terdapat beebrapa keuntungan demokrasi yang selain contoh sederhana diatas diantaranya:
1. Demokrasi menolong mencegah tumbuhnya pemerintahan oleh kaum otokrat yang kejam dan licik.
2. Demokrasi menjamin bagi warga negaranya dengan sejumlah HAM yangtidak diberikan dan tidak dapat diberikan oleh sistem-sitem yang tidak demokratis.
3. Demokrasi menjamin kebebasan pribadi yang lebih luas bagi warga negaranya daripada alternatif lain yang memungkinkan.
4. Demokrasi membantu rakyat untuk melindungi kepentingan dasarnya.
5. Hanya pemerintahan yang demokratis yang dapat memberikan kesempatan sebesar-besarnya bagi orang-orang untuk menggunakan kebebasab untuk menentukan nasibnya sendiri, yaitu untuk hidup di bawah hukum yang mereka pilih sendiri.
6. Hanya pemerintahan yang demokratis yang dapat memberikan kesempatan sebesar-besarnya untuk menjalankan tanggungjawab moral.
7. Demokrasi membantu perkembangan manusia lebih total daripada alternatif lain yang memungkinkan.
8. Hanya pemerintahan yang demokratis yang dapat membantu perkembangan kadar persamaan politik yang relatif tinggi.
9. Negara-negara demokrasi perwakilan modern tidak berperang satu sama lain.
10. Negara-negara dengan pemerintahan demokratis cenderung lebih makmur daripada negara-negara dengan pemerintahan yang tidak demokratis.
Hal-hal diatas menjadi "pekerjaan rumah" pemerintah saat ini, pemerintahlah yang harus bertanggungjawab karena sudah menetapkan demokrasi sebagai asas negara. Sukses di ranah politik tidak menjadi jaminan keseluruhan masyarakat menerapkan nilai-nilai demokrasi. Perlu adanya langkah-langkah intensif dalam mentransformasi nilai-nilai tersbut.

C. Trasnformasi nilai-nilai demokrasi melalui pendidikan
Diantara langkah-langkah dalam mentransformasikan nilai-nilai demokrasi yang dianggap paling efektif adalah melalui jalur pendidikan. Karena hampir semua generasi saat ini pernah menyentuh jalur tersebut, jadi apabila bisa dimaksimalkan dengan baik oleh pemerintah, maka akan menghasilkan hasil yang signifikan dan luas. Karena menurut Muchtar Bukhori (2002) salah satu acuan ideologis pendidikan selain mengembangkan kreativitas, kebudayaan, dan peradaban atau Mendukung diseminasi nilai keunggulan adalah mengembangkan nilai-nilai demokrasi, keadilan dan keagamaan. Sementara menurut John Dewey (seorang filosof pendidikan) menyatakan bahwa hubungan erat antara pendidikan dan demokrasi. Pendidikan demokrasi sebagai upaya sadar untuk membentuk kemampuan warga negara dalam berpartisipasi secara bertanggung jawab dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Jika masyarakat semakin baik dalam memahami nilai-nilai dmeokrasi, maka akan semakin memberikan partisipasi positif terhadap negara dari segala aspek.
Sebagai wujud keseriusan pemerintah dalam agenda transformasi nilai-nilai demokrasi melalui pendidikan, selain melalui pendidikan formal di sekolah,pemerintah juga mencanangkan program non-formal dengan melakukan pelatihan-pelatihan serta diskusi-diskusi tentang yang telah diprogramoleh Komunitas Indonesia untuk Demokrasi (KID). Salah satu agenda utama KID adalah agenda "Simpul Demokrasi".
Gagasan KID untuk membentuk semacam Simpul Demokrasi didasarkan pada pertimbangan bahwa demokrasi dapat didorong maju dengan menggunakan ber-bagai cara yang semakin memung-kinkan berjalannya proses-proses yang membuka partisipasi rakyat secara lebih luas. Secara umum tujuan dari pen-didikan Simpul Demokrasi adalah menumbuhkan kultur demokrasi di kalangan muda strategis melalui sebuah mekanisme pendidikan politik yang berbasis kepada kepentingan rakyat. Karena pendidikan adalah jalan utama untuk memperkuat kesadaran tentang bagaimana implementasi demokrasi kerakyatan itu dibangun.

Muh Isa Al Mansyur 11.49.00 1 Komentar